Makna Logo PDIP, Banteng Berwarna Hitam dengan Latar Warna Merah
Berikut ini makna logo Partai Demokrasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP akan merayakan hari ulang tahunnya ke 50 pada Selasa, (10/1/2023) besok. PDIP berdiri sejak 10 Januari 1973 dari penggabungan lima partai politik, yakni PNI, Parkindom Partai Katolikm Murbam dan IPKI.
Diketahui, PDIP memiliki logo dengan gambar banteng yang berwarna hitam, bermoncong warna putih, dan terdapat background logo berwarna merah. Logo PDIP tersebut memiliki makna di dalamnya, sebgaai berikut. 1. Banteng dengan tanduk yang kekar melambangkan kekuatan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat.
2. Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk rakyat 3. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang. 4. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran
5. Lingkaran merah melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus menerus tanpa terputus Sejarah PDIP ini berawal dari Ir. Soekarno yang mendirikan Partai Nasional Indoneisa (PNI) pada 4 Juli 1927, dan digabungkan dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristien Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Kelima partai tersebut dinamai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973 dan hingga kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI Perjuangan.
Partai partai tersebut memiliki latar belakang tentang sosial, ideologi, serta perkembangan yang berbeda. Dikutip dari , sejak berdirinya PDIP telah terjadi banyak konflik dan intervensi dari pemerintahan dan anak kedua Ir. Soekarno yang bernama Megawati Soekarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (ketum). Namun, pemerintahan Soeharto tidak menyetujui dan menerbitkan larangan untuk mendukung Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB), 2 6 Desember 1993, di Asrama Haji Sukolio, Surabaya, Jawa Timur.
Larangan dari pemerintah itupun berbanding terbalik dengan keinginan dari peserta KLB yang kemudiansecara de facto Megawati Soekarnoputri dinobatkan menjadi ketua umum DPP PDI periode 1993 1998. Pada Musyawarah Nasional di Jakarta, 22 23 Desember 1993, nama Megawati Soekarnoputri dipastikan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan secara de jure . Tak hanya sampai disitu, konflik internal terus terjadi hingga diadakannya Kongres di Asrama Haji Medan, 22 23 Juni 1996, dan Suryadi diplih pemerintahan Soeharto menjadi Ketum DPP PDI.
Sebagai informasi saat pendukung Megawati Soekarnoputri sedang menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, kembali terjadi konflik yang mengakibatkan bentrok. Bentrok itu antara pendukung Megawati Soekarnoputri dan kubu dari Suryadi, Peristiwa bentrok itu dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli.
Saat di bawah pimpinan Suryadi, PDI hanya mendapatkan 11 kursi di DPR dan tahun 1998 pemerintahan Soeharto pun lengser. Pimpinan Megawati Soekarnoputri semakin kuat, dan kembali ditetapkan menjadi Ketum DPP PDI di Kongres ke V di Bali, untuk periode 1998 2003. Berselang satu tahun menjabat, Megawati Soekarnoputri pun mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999.
PDI Perjuangan kembali melakukan Kongres I di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah pada 27 Maret 1 April 2000 dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP 2000 2005. Megawati Soekarnoputri pun kembali dikukuhkan menjadi Ketum PDIP pada periode 2015 2020 pada Kongres IV di Bali pada 8 12 2015.